AGENDA

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan kerja sama daerah serta memastikan penyelenggaraan kerja sama berjalan sesuai dengan ketentuan dan tujuan pembangunan daerah, telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Kerja Sama Daerah Tahun 2026 pada Selasa, 29 September 2026, bertempat di Ruang Rapat Lantai 4 Gedung SKPD Terpadu.

Rapat tersebut dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kerja Sama, didampingi oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, serta dihadiri oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Dalam rapat tersebut, dilakukan pembahasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama daerah dengan fokus pada tiga agenda utama, yaitu rekapitulasi dan evidence Naskah Kesepakatan Bersama, Naskah PKS, Naskah Nota Kesepakatan, Laporan Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Tahun 2026, serta penyusunan Daftar Rencana Kerja Sama Daerah Tahun 2027.

Pada pembahasan pertama, rapat menekankan pentingnya pemutakhiran data serta kelengkapan dokumen pendukung (evidence) atas setiap Naskah Kesepakatan Bersama yang telah dilaksanakan. Hal ini menjadi bagian penting dalam proses monitoring dan evaluasi guna memastikan setiap kerja sama memiliki administrasi yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya, dalam evaluasi laporan kerja sama Tahun 2026, masing-masing OPD terkait menyampaikan perkembangan pelaksanaan kerja sama, capaian kegiatan, serta berbagai kendala yang dihadapi selama proses implementasi. Evaluasi tersebut menjadi dasar dalam menyusun langkah perbaikan dan optimalisasi kerja sama agar memberikan manfaat yang lebih maksimal bagi pembangunan daerah.

Selain itu, rapat juga membahas Rencana Kerja Sama Daerah Tahun 2027 sebagai upaya mempersiapkan agenda kolaborasi yang lebih terarah dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Setiap OPD diharapkan dapat menyusun rencana kerja sama secara matang, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi, meningkatkan kualitas tata kelola kerja sama daerah, serta membangun sinergi dengan berbagai pihak dalam mendukung pencapaian pembangunan daerah yang berkelanjutan.