Kota Serang – Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten bersama Provinsi Lampung melanjutkan komitmen kerja sama terkait upaya meningkatkan kesejahteraan Nelayan dibidang Kelautan dan Perikanan khususnya pembinaan penangkapan ikan serta penanganan perizinan dan pengawasan andon penangkapan ikan.
Acara yang berlangsung secara virtual itu dihadiri oleh DKP Provinsi Banten, DKP Provinsi Lampung dan Biro Pemkesra Setda Provinsi Banten pada Senin, (14/03/2022).
Adapun, ruang lingkup mencakup beberapa hal yakni : Alat Penangkan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI); Penerbitan Penerbitan Tanda Keterangan Andon (STKA), Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan Andon dan Tanda Daftar Kapal Perikanan (PerikananTDKP) Andon.Jumlah kapal yang diizinkan; Jumlah
Anak BuahPelabuhan Perikanan; dan Daerah Penangkapan
Sementara, tujuan dari kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan pengelolaan sumberdaya ikan secara optimal, juga meningkatkan kesejahteraan nelayan khususnya nelayan andon.
Selanjutnya, para pihak saling berkoordinasi untuk bertukar informasi data dan menyepakati hal-hal yang salah satunya: jumlah kapal yang diizinkan adalah sampai dengan 100 (seratus) unit/tahun dari Provinsi Banten ke Provinsi Lampung, sebaliknya sampai dengan 100 (seratus) unit/tahun dari Provinsi Lampung ke Provinsi Banten dan akan dilakukan pemantauan serta evaluasi dengan memperhatikan potensi sumberdaya ikan, daya tampung pelabuhan dan kondisi sosial masyarakat Nelayan setempat; Nelayan Andon yang akan melaksanakan andon penangkapan ikan harus memenuhi persyaratan diantaranya memiliki STKA dan memiliki Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan Andon.
.
sumberdaya ikan secara optimal, berdaya
Pada kesempatan itu, Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Kerja Sama (Ratih Anggraini, S.IP, M.Si) menyampaikan bahwa “Kerja sama daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan Pihak ketiga, didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas dalam pemenuhan pelayanan publik serta saling menguntungkan,” demikian definisi kerja sama daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28/2018.
Dengan demikian, pelaksanaan program diharapkan harus sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 22 tahun 2020 tentang Tata cara KSDD dan KSDPK" pungkasnya.
guna dan berkelanjutan, untuk meningkatkan kesejahteraan Nelayan khususnya Nelayan Ando
