Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2026 menjadi langkah bersama dalam menyusun strategi pembangunan daerah, sehingga diharapkan saran dan masukan dari berbagai elemen masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya.
Hal tersebut disampaikan Pj Gubernur Banten Al Muktabar dalam Berbagainya secara virtual pada Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Banten tahun 2026 yang diselenggarakan di Hotel Yasmin, Karawaci, Kota Tangerang, Kamis (12/12/2024).
“Momen ini adalah bagian dari proses bottom-up, yang memungkinkan kami untuk mendapatkan masukan dari berbagai elemen masyarakat serta pemangku kepentingan (stakeholder). Proses ini akan semakin memperkuat rencana yang akan kami buat untuk masa depan Provinsi Banten,” ungkapnya.
Al Muktabar menyampaikan dalam perjalanan pembangunan, pemerintah telah membawa kemajuan di berbagai bidang di Provinsi Banten.
Tentunya hal itu perlu dilanjutkan dengan komitmen bersama dalam meningkatkan kemajuan tersebut.
“Kita semua berkomitmen untuk melanjutkan dan meningkatkan kemajuan pembangunan tersebut,” katanya.
Dikatakan Al Muktabar, beberapa waktu lalu telah menerima DIPA berbasis elektronik dari Presiden.
Penghargaan yang diraih tersebut sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah (Pemda), yang selaras dengan visi misi Presiden, yang juga akan terhubung dengan visi misi Kepala Daerah baru nantinya.
“Hal ini memperkuat kerja sama yang sinergis antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang lebih baik,” imbuhnya.
Selain itu, Al Muktabar juga menuturkan sektor pangan dan energi menjadi konsentrasi bagi pemerintah pusat maupun daerah.
Oleh karena itu, Pemda harus mengoptimalkan potensi yang ada di Provinsi Banten.
“Kami yakin bahwa sumber daya untuk pembangunan tersebut akan berasal langsung dari masyarakat. Oleh karena itu, kita harus benar-benar menjawab tantangan pembangunan tahun 2026 dengan merumuskan program yang tepat dan terukur,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Al Muktabar menekankan program-program yang disusun dalam forum tersebut harus bersifat inklusif, dengan tujuan utama kesejahteraan masyarakat dan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.
“Kita juga perlu memastikan bahwa setiap kegiatan, termasuk rapat dan biaya operasional lainnya, dilakukan dengan efisiensi yang maksimal, agar anggaran yang ada dapat digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat,” tutupnya.
