Kota Serang – Dalam rangka pelaksanaan Rapat Focus Group Discussion (FGD) Kelembagaan Perangkat Daerah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi Banten menggelar acara Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dalam rankga Penguatan Kelembagaan, bertempat di Lt. 6 ruang rapat Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi, Gedung SKPD Terpadu KP3B, Selasa (03/09/2024).
Agenda yang dibuka oleh Plt. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi Banten Akhmad Thamrin, ST., M.Si., menghadirkan narasumber dari Dinas Kominfo yaitu Ika Kartika selaku Analis Kebijakan Ahli Muda, Ahmad Saparudin selaku Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten bidang Advokasi Sosialisasi dan Edukasi, Muhammad Khatob selaku Asisten Ahi Komisi Informasi Provinsi Banten.
Pada kesempatan tersebut, disampaikan beberapa hal terkait regulasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yaitu Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang KIP, Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP), jenis-jenis informasi publik yang wajib diumumkan seperti informasi berkala, serta merta dan setiap saat. Selain itu, disampaikan juga terkait mekanisme tahapan monitoring dan evaluasi KIP tahun 2024 yang dilakukan melalui aplikasi e-monev KIP 2024, progress perolehan kategori yang diraih oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 terkait Keterbukaan Informasi Publik.
Adapun yang disampaikan terkait pemanfaatan media sosial dalam diseminasi informasi salah satunya informasi seputar PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Perlunya perangkat daerah memanfaatkan media sosial dalam menyampaikan informasi terkait informasi berkala, serta merta dan setiap saat, karena saat ini eksistensi media sosial sangat berperan dalam penyampaian suatu informasi perangkat daerah yang sangat cepat, tepat dan akurat, selain penyajian informasi melalui kanal-kanal resmi lainnya seperti website.
Agenda yang diikuti oleh beberapa Perangkat Daerah dilingkungan Pemprov Banten seperti Dinas Kominfo, BKD, Dindikbud, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Biro Hukum, Biro Pemotda, Biro Umum, Bappeda, Biro Organisasi, Biro Adpim, berlangsung komunikatif, interaktif, antusias dan semangat dari para peserta karena saling berbagi pengalaman terkait pengelolaan pelayanan informasi publik dan keterbukaan informasi publik di perangkat daerahnya masing-masing.
