Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Banten menerima kunjungan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Rabu (01/09/2021).
Dalam kunjungan ini Pembahasan Awal Batas Wilayah Administrasi Pengelolaan Sumber Daya Laut Provinsi Banten dalam pelaksanakan amanat Peraturan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000, sesuai dengan hasil rapat tanggal 15 Juli 2021 yang diselenggarakan oleh Sekretariat Kabinet, terdapat 18 (delapan belas) provinsi prioritas yang akan ditentukan Batas Wilayah Administrasi Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Wilayah Laut pada tahun 2021, diantaranya Provinsi Banten.
