WH : ANGGARAN OPD MAKSIMAL NOVEMBER SUDAH TERSERAP
Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menekankan kepada para kepala OPD, khususnya yang memiliki proyek besar, agar menyerap anggaran maksimal hingga November 2017. “Saya minta realisasi anggaran proyek besar harus selesai November (2017), itu dijadwalkannya begitu. Jangan nanti enggak selesai (November). Fisik maupun non fisik harus selesai. Kalau sudah selesai, kita mau lanjut merencanakan anggaran di tahun berikutnya, di APBD 2018,” ujar WH.
WH mengimbau kepala OPD untuk tidak melanjutkan kegiatan jika memang tidak memungkinkan untuk diserap atau dilaksanakan.
“Kalau memang mengganggu, lebih baik diputus saja, jangan dilanjutkan,” katanya
Kepala Biro Administrasi Pembangunan (Adpem) Pemprov Banten Mahdani mengatakan, sebanyak 83 paket proyek fisik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten terancam batal. Paket proyek fisik itu berupa renovasi sekolah dan pembangunan ruang kelas baru (RKB). Ke 83 proyek fisik di Dindikbud itu sampai kemarin belum juga masuk dalam daftar lelang di unit layanan pengadaan (ULP).
“Posisinya sampai hari ini (kemarin-red) belum maju ke ULP. Jadi kita memberi saran (agar ditunda), tapi yang memutuskan kepala OPD bersangkutan,” kata Mahdani saat dihubungi via telepon, Jumat (21/7).
Saat ditanya terkait nilai anggaran 83 paket proyek di Dindikbud itu, Mahdani mengaku tidak mengetahuinya. “Kalau nilai anggarannya saya lupa ya, cuma jumlah paket saja yang ingat, ada 83 paket fisik,” ujarnya.
Dijelaskan Mahdani, 83 paket proyek fisik di Dindikbud itu berupa renovasi sekolah dan pembangunan ruang kelas baru (RKB) di SMA/SMK.
“Dindik memang agak banyak, selain itu ada di dinas PUTR (pekerjaan umum dan tata ruang), sama perkim ya,” jelasnya.
Menurutnya, saat rapat dengan gubernur belum lama ini juga terungkap bahwa ada beberapa OPD yang belum melelang kegiatan yang sudah dialokasikan di APBD 2017.
“Artinya melihat perhitungan waktu kita sarankan untuk ditunda, tapi nanti kita sampaikan ke pimpinan. Yang belum maju (belum dilelang) ini keputusannya di pimpinan (ditunda atau tidak). Kalau memang tidak cukup waktu ya (sebaiknya) ditinjau ulang,” katanya.
Ia pun mengaku akan melihat dan mengkaji lagi proyek-proyek lain di OPD lain yang memiliki proyek selain fisik. Mahdani akan mengevaluasi apakah dengan sisa waktu sampai November 2017 ini bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut.
“Ya kita akan lihat lagi nanti, karena belum masuk ke kita, atau memang sudah rencanakan tidak dimajukan (tidak dilelang) oleh dinasnya. Nanti itu kita sampaikan ke pimpinan,” tegasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten Hudaya Latuconsina mengungkapkan, alokasi anggaran untuk 83 paket proyek fisik di dindikbud itu antara Rp 80-90 miliar.
“Persisnya lupa, antara Rp 80-90 miliaran,” katanya.
Dijelaskan Hudaya, kemungkinan besar paket proyek fisik itu bakal tertunda untuk dilaksanakan. “Iya Pak Gubernur meminta atas paket pekerjaan yang tidak mungkin bisa diselesaikan sampai November agar dibatalkan,” jelasnya.
Menurutnya, anggaran proyek yang sudah masuk alokasi APBD 2017 ini akan dialihkan ke program lain pada perubahan APBD 2017 atau APBD murni 2018.
“Selain Dindikbud, ada juga (proyek yang terancam ditunda) di dinas (PUPR), dinas perkim, RSUD Banten, dan dinas kesehatan. Nilai keseluruhan kalau tidak salah Rp 213 miliar,” ujarnya.
Lebih lanjut Hudaya menegaskan, proyek yang belum dilelang dikarenakan perencanaannya belum rampung. “Belum terdapat detail engineering design (DED) dan penetapan harga satuan,” katanya.
